UPBERITA.COM – Kementerian Haji dan Umrah secara resmi memulai proses pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) reguler tahun 1448 H/2027 M bagi para jemaah calon haji mulai Selasa, 10 November 2026. Langkah ini diambil untuk memastikan seluruh tahapan administrasi dan finansial jemaah berjalan sesuai dengan regulasi teknis yang telah ditetapkan pemerintah.
Pelunasan Bipih tahap pertama dijadwalkan berlangsung selama sebulan penuh, yakni sejak 10 November hingga 10 Desember 2026 pada hari kerja. Selain melakukan pembayaran, jemaah diimbau untuk segera menjalani pemeriksaan kesehatan guna memastikan pemenuhan syarat istitaah kesehatan dan memastikan status kepesertaan BPJS Kesehatan tetap aktif.
Proses transaksi pelunasan Bipih dilaksanakan di Bank Penerima Setoran (BPS) Bipih embarkasi masing-masing jemaah. Besaran biaya yang harus disetorkan adalah nilai total Bipih embarkasi dikurangi dengan setoran awal yang telah dibayarkan sebelumnya serta saldo pada rekening virtual jemaah.
Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri Kementerian Haji dan Umrah, Nurchalis, menegaskan pentingnya kepatuhan jemaah terhadap waktu yang tersedia. “Pelunasan Bipih tahap pertama resmi kita buka mulai besok, Selasa 10 November 2026,” ujar Nurchalis di Jakarta, Senin (9/11/2026).
Ketentuan Pelunasan Tahap Kedua
Jika setelah masa tahap pertama berakhir masih ditemukan sisa kuota, pemerintah akan membuka pelunasan tahap kedua pada 16 hingga 31 Desember 2026. Periode ini ditujukan bagi beberapa kategori jemaah khusus, yaitu:
- Jemaah yang mengalami kegagalan sistem saat pelunasan tahap pertama.
- Pendamping bagi jemaah lanjut usia dan jemaah disabilitas.
- Jemaah yang terpisah dari mahram atau anggota keluarga dalam sistem keberangkatan.
- Jemaah cadangan yang mengisi 50 persen dari kuota yang ada.
- Pembimbing Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU).
Pemerintah merancang skema dua tahap ini agar penyerapan kuota di seluruh daerah dapat dilakukan secara optimal dan transparan. Dengan mekanisme ini, diharapkan seluruh alokasi kuota haji di setiap provinsi dapat terserap secara maksimal sesuai dengan peruntukannya.