UPBERITA.COM – Peredaran beras fortifikasi ilegal yang dijual dengan harga tidak wajar telah mengakibatkan kerugian ekonomi nasional yang ditaksir mencapai Rp89 triliun. Manipulasi harga dan klaim gizi palsu tersebut terungkap setelah pihak berwenang melakukan kalkulasi mendalam terkait distribusi produk di pasar domestik.
Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas), Brigadir Jenderal Polisi Hermawan, mengungkapkan bahwa kerugian tersebut dihitung berdasarkan estimasi volume barang yang beredar dengan harga jual rata-rata di lapangan. Praktik curang ini dilakukan dengan melabeli beras medium sebagai produk fortifikasi yang seharusnya memiliki tambahan zat gizi khusus.
Dalam proses produksinya, penambahan kernel untuk fortifikasi beras semestinya hanya menambah biaya produksi sekitar Rp1.000 per kilogram. Namun, produsen justru menjualnya dengan harga fantastis mulai dari Rp23.000 hingga Rp57.000 per kilogram kepada masyarakat.
Tindakan Tegas Pemerintah
Bapanas telah mengambil langkah konkret dengan memerintahkan penghentian produksi serta penarikan seluruh produk bermasalah dari peredaran. Selain itu, lembaga tersebut juga telah meminta agar izin operasional perusahaan yang terlibat segera dicabut guna mencegah kerugian konsumen yang lebih luas.
“Keuntungan ini estimasinya sekian. Setelah dihitung secara nasional, secara nasional karena kita ambil rata-rata 23.000 keuntungan, itu dihitung secara nasional dengan jumlah penduduk dan barang yang beredar itu sekitar Rp89 triliun,” ujar Hermawan, Kamis (22/10/2026).
Salah satu perusahaan yang kini dalam pengawasan ketat Bareskrim Polri adalah PT DTA. Berdasarkan data investigasi, perusahaan tersebut diduga memproduksi lima merek beras yang tidak sesuai dengan standar gizi yang dicantumkan pada kemasan. Total produk yang diselidiki mencapai 2.500 ton dengan nilai ekonomi mencapai Rp69,9 miliar selama periode April hingga Agustus 2026.