UPBERITA.COM – Pemerintah bersama DPR RI resmi mengesahkan UU Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan yang memastikan cuti bersama yang ditetapkan pusat tidak lagi memotong jatah cuti tahunan pekerja. Kebijakan ini diberlakukan untuk memberikan kepastian hak istirahat bagi seluruh tenaga kerja di Indonesia yang mulai berlaku sejak Minggu (8/11/2026).
Dalam aturan yang tertuang pada Pasal 118 ayat (6) tersebut, dijelaskan bahwa setiap perusahaan dilarang mengurangi jatah cuti tahunan karyawan saat pemerintah menetapkan hari cuti bersama. Hal ini menjadi terobosan hukum baru, mengingat pada regulasi sebelumnya yaitu UU Cipta Kerja maupun UU Ketenagakerjaan lama, mekanisme pengurangan cuti tahunan saat cuti bersama masih diperbolehkan.
Ketentuan tersebut menegaskan bahwa hak cuti tahunan bagi pekerja yang telah bekerja selama 12 bulan terus-menerus adalah minimal 12 hari kerja. Selain menetapkan perlindungan hak cuti, undang-undang ini juga mengatur kewajiban perusahaan dalam memberikan waktu istirahat mingguan, istirahat panjang, hingga istirahat di antara jam kerja.
Perusahaan yang melanggar ketentuan mengenai waktu istirahat dan hak cuti bagi pekerjanya kini terancam sanksi pidana. Ancaman hukuman yang diberikan bagi pihak pengusaha yang abai terhadap aturan ini berupa pidana penjara paling lama satu tahun atau denda administratif.
Ketentuan Hak Istirahat Pekerja
Selain mengatur mengenai cuti bersama, undang-undang tersebut merinci hak-hak istirahat yang wajib dipenuhi perusahaan, di antaranya:
- Istirahat mingguan sebanyak satu hari bagi pekerja dengan sistem enam hari kerja dalam sepekan.
- Istirahat mingguan sebanyak dua hari bagi pekerja dengan sistem lima hari kerja dalam sepekan.
- Hak istirahat panjang selama 30 hari yang diberikan kepada pekerja setelah menjalani masa kerja selama lima tahun atau kelipatannya.
Pemerintah berharap dengan adanya aturan baru ini, kesejahteraan dan waktu istirahat pekerja dapat lebih terjaga dibandingkan dengan ketentuan terdahulu yang tidak secara spesifik mengatur pengurangan hak cuti tersebut, seperti yang dikutip dalam keterangan resmi pemerintah pada Minggu (8/11/2026).