News

DPR RI Resmi Mengesahkan RUU Perampasan Aset Menjadi Undang-Undang

UPBERITA.COM – Rapat Paripurna DPR RI secara resmi menyetujui pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang dalam sidang yang berlangsung di Gedung Nusantara III, Jakarta, Kamis (19/11/2026). Keputusan ini diambil setelah seluruh fraksi menyatakan persetujuan dalam agenda pembicaraan tingkat II tersebut.

Rapat paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPR RI, Puan Maharani, berjalan lancar dengan kesepakatan bulat dari seluruh perwakilan fraksi yang hadir. Sebelumnya, pembahasan tingkat I telah diselesaikan oleh Komisi III DPR bersama pemerintah pada Rabu (18/11/2026), yang mencakup peninjauan ratusan daftar inventarisasi masalah serta pengayaan masukan dari para ahli.

Dalam laporan hasil pembahasan, Ketua Panitia Kerja (Panja), Habiburokhman, memaparkan bahwa undang-undang ini akan mengatur mekanisme perampasan aset, termasuk tanpa melalui putusan pidana. Regulasi ini mencakup berbagai tindak pidana, mulai dari korupsi hingga kejahatan berbasis teknologi seperti investasi bodong dan perdagangan saham ilegal yang merugikan masyarakat luas.

Pemerintah, melalui Wakil Menteri Hukum, Edward Omar Sharif Hiariej, menyatakan dukungannya terhadap pengesahan regulasi ini sebagai langkah strategis dalam memperkuat pemberantasan korupsi di Indonesia. Selain itu, aturan ini juga menekankan pentingnya perlindungan hak asasi manusia serta pengawasan ketat agar kewenangan perampasan aset tetap akuntabel dan transparan.

Pokok Pengaturan Perampasan Aset

Undang-undang baru ini memuat sejumlah poin penting untuk memastikan efektivitas penegakan hukum, di antaranya:

  • Pengaturan prosedur komprehensif mulai dari pemblokiran, penyitaan, hingga putusan pengadilan.
  • Jaminan perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang beritikad baik selama proses perampasan.
  • Pembentukan badan khusus yang mengelola dan mengawasi aset secara profesional serta transparan.
  • Optimalisasi pengembalian kerugian kepada korban tindak pidana melalui pengelolaan aset yang akuntabel.

Habiburokhman menambahkan bahwa seluruh proses ini dilakukan untuk mewujudkan keadilan hukum bagi masyarakat luas. “Hal ini semata dilakukan untuk memberikan pencerahan dan pengayaan dalam pembahasan dan untuk mewujudkan RUU Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya yang partisipatif dan berkeadilan,” ujarnya saat menyampaikan laporan pada Rabu (18/11/2026).

Berita Terkait

Pemerintah Upayakan Pencegahan Banjir Susulan Melalui Modifikasi Cuaca

redaksi

Perkenalkan Logo Baru, Kapolri Jenderal Suyudi Dorong Polri Makin Dekat dengan Rakyat

redaksi

Inovasi Kreatif Pemuda Gaza Ubah Kendaraan Perang Jadi Sumber Energi

redaksi