UPBERITA.COM – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa rencana anggaran sebesar Rp 11 triliun untuk program pembukaan rekening massal bagi masyarakat belum ditetapkan secara resmi oleh pemerintah. Pernyataan tersebut disampaikan Purbaya di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, pada Kamis, 10 September 2026, sebagai tanggapan atas proyeksi kebutuhan dana yang sebelumnya sempat muncul ke publik.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengestimasi kebutuhan anggaran sekitar Rp 11 triliun untuk menyasar 200 juta penduduk. Namun, Purbaya menilai angka tersebut masih bersifat kasar karena perhitungan detail mengenai target penerima manfaat masih perlu disesuaikan kembali.
Pemerintah berencana menyasar masyarakat berusia 17 tahun ke atas yang baru memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP). Purbaya menjelaskan bahwa pihaknya perlu menelaah kembali data penduduk secara akurat, mengingat sebagian populasi merupakan warga di bawah usia tersebut.
Terkait waktu pelaksanaan, Purbaya memperkirakan program ini kemungkinan besar baru bisa diimplementasikan pada tahun mendatang. Hal ini dikarenakan adanya kebutuhan persiapan teknis yang kompleks, termasuk integrasi data antara Dukcapil, perbankan, dan Bank Indonesia.
Penjelasan Mengenai Perhitungan Anggaran
“Belum ditetapkan sebesar Rp 11 triliun, ini anggarannya masih belum dihitung,” ujar Purbaya saat memberikan keterangan di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, pada Kamis, 10 September 2026.
Purbaya menambahkan bahwa inisiatif ini merupakan bagian dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat inklusi dan literasi keuangan nasional. Nantinya, mekanisme pembukaan rekening akan melibatkan Bank Rakyat Indonesia (BRI) untuk wilayah umum dan Bank Syariah Indonesia (BSI) khusus untuk masyarakat di Aceh. Hingga saat ini, pemerintah terus mematangkan perencanaan agar implementasi kebijakan berjalan efektif dan tepat sasaran.