UPBERITA.COM – Ketua Pengurus Besar Perhimpunan Dokter Spesialis Mikrobiologi Klinik Indonesia (PAMKI), Prof. dr. Anis Karuniawati, menekankan urgensi pengawasan penjualan antibiotik di apotek untuk menekan laju penggunaan obat yang tidak rasional. Langkah ini dinilai krusial guna mencegah ancaman resistansi antimikroba yang dapat mempersulit pengobatan penyakit infeksi di masa depan.
Guru Besar Mikrobiologi Klinik Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia ini menjelaskan bahwa regulasi mengenai penyerahan antibiotik sebenarnya telah tersedia, namun implementasinya di lapangan masih memerlukan pembenahan serius. Antibiotik merupakan kategori obat keras yang hanya boleh diberikan berdasarkan resep dokter untuk memastikan keamanan pasien.
Prof. Anis menyatakan bahwa jika apotek di seluruh Indonesia mematuhi aturan untuk hanya melayani antibiotik dengan resep dokter, maka akses bebas masyarakat terhadap obat ini dapat dibatasi pada Jumat (13/11/2026). Ia juga menekankan bahwa masyarakat tidak dapat sepenuhnya disalahkan jika mereka membeli antibiotik tanpa edukasi yang memadai dari pihak penjual saat merasa sakit tenggorokan.
Selain pengawasan, berbagai upaya pencegahan infeksi seperti kampanye pola hidup bersih dan sehat, vaksinasi, hingga penyediaan air bersih perlu terus digalakkan. Berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia 2023, tercatat sebanyak 41 persen masyarakat mendapatkan antibiotik tanpa resep dokter dalam setahun terakhir.
Peran dokter dan apoteker
Kementerian Kesehatan turut menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenkes, Aji Muhawarman, menyebutkan bahwa peran tenaga kesehatan sangat vital dalam mengendalikan peredaran antibiotik.
Menurutnya, dokter perlu lebih selektif dalam memberikan resep antibiotik serta memberikan edukasi yang jelas kepada pasien. Sementara itu, apoteker diminta memiliki komitmen teguh untuk tidak memberikan antibiotik tanpa resep resmi dari dokter guna menghindari penyalahgunaan yang merugikan kesehatan masyarakat di masa mendatang.