UPBERITA.COM – Pemerintah Indonesia dijadwalkan meluncurkan layanan bantuan sosial (bansos) berbasis digital secara nasional pada 10 November mendatang setelah menyelesaikan rangkaian uji coba. Inisiatif yang dikelola melalui infrastruktur Government Technology (GovTech) ini menargetkan jangkauan bagi 100 juta warga.
Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Pandjaitan, menyatakan bahwa hingga saat ini sudah terdapat 60 juta masyarakat yang terdaftar dalam sistem tersebut. Pemerintah optimistis angka kepesertaan akan terus meningkat hingga mencapai target yang ditetapkan saat peluncuran resmi dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto.
Sistem ini hadir dalam bentuk portal web yang mengintegrasikan pendaftaran bantuan dengan proses verifikasi berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan pengenalan wajah. Langkah ini diambil untuk memangkas birokrasi pendaftaran yang sebelumnya membutuhkan waktu panjang menjadi hanya hitungan menit.
“Kita harap nanti waktu roll out oleh Presiden tanggal 10 November itu sudah lebih 100 juta orang,” ujar Luhut di Jakarta, Selasa (27/10/2026).
Mekanisme Baru Penyaluran Bansos
Portal Perlindungan Sosial (Perlinsos) ini kini menjadi pintu masuk utama bagi masyarakat yang ingin mendaftar program bantuan seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT). Meskipun pendaftaran dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi, pemerintah tetap menerapkan proses verifikasi ketat untuk menentukan kelayakan penerima manfaat.
Bagi masyarakat yang mengalami kesulitan akses, pemerintah menyediakan bantuan pendampingan melalui Agen Perlinsos seperti pendamping PKH atau pengurus RT/RW setempat. Implementasi teknologi ini diharapkan mampu menciptakan efisiensi dalam distribusi bantuan sosial di seluruh wilayah Indonesia untuk periode tahun 2027 mendatang.